https://youtu.be/gzsEbvTw25w?si=kxyX-swEzVI4HhJs Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) korupsi di Kabupaten Klaten membuka mata publik tentang...
1 mnt bacahttps://youtu.be/gzsEbvTw25w?si=kxyX-swEzVI4HhJs Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) korupsi di Kabupaten Klaten membuka mata publik tentang krisis kepercayaan dan kebobrokan sistem birokrasi daerah. Lalu, bagaimana langkah selanjutnya untuk membenahi pemerintahan Klaten? Dalam diskusi panel "Ruang Bicara" yang dipandu oleh Mas Toha, kita membedah peta jalan transisi dan reformasi Klaten pasca-OTT bersama tiga narasumber: Prof. Dr. Yusuf: Mengupas kelemahan sistemik birokrasi, lumpuhnya fungsi pengawasan, dan dampak mahalnya biaya politik Pilkada yang memicu lahirnya kepala daerah otoriter. M. Nuryadin / Jojon: Menekankan pentingnya momentum ini bagi masyarakat sipil untuk tidak pasif, melainkan proaktif mengawal transisi kepemimpinan dan melawan praktik politik transaksional dari pusat hingga ke desa. Dr. Yanti: Membahas akar krisis integritas, pentingnya edukasi politik agar pemilih menolak politik uang, serta desakan bagi pejabat transisi (Plt) untuk segera mereformasi ASN. Mari
https://youtu.be/2NB-eZqlY0g?si=lliY8LvQcdPAcl8_ Korupsi di tingkat daerah bukan sekadar persoalan hukum, melainkan ancaman nyata bagi masa...
1 mnt bacahttps://youtu.be/2NB-eZqlY0g?si=lliY8LvQcdPAcl8_ Korupsi di tingkat daerah bukan sekadar persoalan hukum, melainkan ancaman nyata bagi masa depan generasi muda. Pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang pernah mengguncang daerah, pertanyaan mendasar kembali muncul: Klaten ini sebenarnya milik siapa?
Dalam ruang diskusi interaktif ini, kami membedah realitas politik lokal, dampaknya terhadap masyarakat, serta bagaimana anak muda dan elemen sipil Klaten mengambil posisi tawar—membangun narasi baru, menagih keterbukaan informasi, dan mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih serta berintegritas.
Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) Ruangbicara - Polri akan menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap tersangka kasus penyadapan...
1 mnt baca Ruangbicara - Polri akan menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto, Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) hari ini. Sidang etik akan dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi." Ya, hari ini Selasa tanggal 17 November 2026, bertempat di Divpropam Polri akan dilaksanakan sidang kode etik profesi. Pelaksanaan ditujukan terhadap terperiksa terduga pelanggar etik atas nama EHS," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di konfirmasi, Selasa ( 17/11). Dia mengatakan Hendro Pandowo akan didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi merangkap anggota. Sementara itu, jajaran anggota Komisi terdiri dari Irjen Untung Widyatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Tony Aryadi Effendi. Trunoyudo menegaskan sidang etik merupakan komitmen Polri untuk bersikap transparan dan akuntabel. Dia mengajak semua pihak mengawal proses penegakan hukum. " Ini adalah wujud komitmen Po
Belum ada tulisan di sini.
Ruang UMKM
Etalase produk usaha warga. Pesan langsung ke penjualnya.